Dian Kusuma Founder Neo Japan
Youtuber asal Indonesia Dian Kusuma dengan Channel youtube 'Neo Japan' menerima keluhan dari pejabat Jepang soal TKI yang baru sebulan di Jepang melakukan pencurian.
Pertanyaannya :
1. ' Mengapa justru Dian Kusuma yang dihubungi pejabat Jepang untuk keluhan soal tindakan ilegal WNI ketika betada di Jepang?
2. Apa motif pejabat Jepang menghubungi 'Neo Japan' mengeluh soal tindakan ilegal WNI di Jepang yang melakukan pencurian?
3. Apakah layak atau pantaskah pejabat Jepang menghubungi Dian Kusuma yang seorang youtuber yang memiliki 2,5 juta subscriber di kanal youtube Neo Japan untuk keluhan soal WNI di Jepang yang melakukan pencurian?
4. Apakah supaya dipublikasi kasus pencurian tersebut melalui channel 'Neo Japan'?
5.Mengapa tidak diserahkan kepada pihak keamanan dan melakukan deportasi?
6. Mengapa sebelum keberangkatan tidak ada edukasi/tranning masalah hukum dijepang atau perjanjian tertulis yang salah satu kalimatnya : ' jika peserta melakukan tindakan ilegal di wilayah jepang maka harus dideportasi'
7. Jika ada warga Jepang melakukan tindakan ilegal di Indonesia apakah layak atau pantaskah youtuber Jepang ditegur atau menerima keluhan dari pejabat Indonesia dengan motif untuk publikasi?
Berikut rangkuman penjelasannya dari berbagai sumber,
Pejabat Jepang menegur Dian Kusuma (Neo Japan) bukan karena ia sendiri melakukan tindakan ilegal, tapi karena dia dipandang sebagai “representatif” atau influencer yang sering disorot media lokal Jepang sebagai suara WNI di Jepang. Saat ada kasus kriminal terhadap WNI—seperti pencurian di sekolah, perampokan oleh overstayer—pejabat Jepang merasa Dian adalah figur publik yang dapat menyampaikan pesan kepada komunitas WNI agar menjaga nama baik Indonesia di Jepang .
Mengapa Dian yang ditegur?
Figur publik & dikenal pemerintah Jepang: Dian sering membawakan isu WNI di Jepang dan telah membangun kanal dengan lebih dari 2,3 juta subscriber. Kala ada masalah, pejabat otomatis menghubunginya .
Peran edukatif dan pengaruh media sosial: Pejabat Jepang melihatnya sebagai sarana untuk memberikan edukasi preventif agar kasus serupa tak terulang, dan agar stigma terhadap WNI tak makin buruk .
Mengapa Dian tidak banyak membela diri?
Ia memilih bersikap kooperatif, bukan konfrontatif. Dalam unggahan Instagram, ia secara terbuka meminta WNI agar:
Menghormati budaya dan tata krama Jepang
Tidak membawa perilaku buruk
Menyeleksi calon peserta magang atau pelajar secara mental dan karakter
Ia menyatakan rasa malu, memegang peran sebagai mediator dan menghindari eskalasi politik yang bisa memperburuk citra WNI lainnya .
Motif pejabat Jepang:
1. Melindungi citra negara: Beberapa kasus kriminal membuat sekolah atau industri Jepang meragukan keberadaan WNI. Pejabat ingin memastikan lingkungan lokal bisa lebih menerima dan percaya bahwa sebagian besar WNI patuh dan sopan .
2. Penekanan edukasi budaya & hukum: Jepang memiliki sistem hukum ketat; pejabat berharap kampanye Dian bisa mendorong kepatuhan sejak awal agar TKI dan pelajar tidak bertindak negatif .
3. Menghindari blacklist atau penghentian program magang: Serikat pekerja bahkan sempat membahas kemungkinan mengurangi peserta magang dari Indonesia jika kasus kriminal terus terjadi .
Kenapa pukul rata ke seluruh WNI dan bukan langsung aparat?
Stigma kolektif: Kasus per individu sering dipandang reflektif sebagai masalah yang mengakar. Apabila terus terjadi, risikonya bukan hanya individu, tetapi seluruh komunitas WNI bisa terkena dampaknya: blacklist, pengetatan visa, sampai deportasi massal .
Pressur media & diplomasi lokal: Daripada menyerahkan sepenuhnya ke polisi Jepang, pejabat memilih pendekatan soft power melalui figur yang punya pengaruh agar pesan sampai tanpa memperkeruh hubungan bilateral.
Analogi jika polanya dibalik: Youtuber Jepang di Indonesia ditegur?
Secara prinsip, ya bisa saja.
Bila youtuber Jepang di Indonesia sering dianggap mewakili warganya, dan ada kasus kriminal Jepang di sini, tokoh publik tersebut bisa saja dituntut untuk berkomentar atau mengedukasi melalui media.
Namun, hal itu biasanya dijalankan lewat mekanisme diplomasi lembaga, misalnya dari Kedutaan Jepang, bukan melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian Indonesia.
Deportasi biasanya hanya berlaku untuk individu—orang asing yang melanggar hukum—bukan kepada public figure semata atas opini publik.
Jadi, kalau ada mispersepsi tentang kehadiran orang Jepang di Indonesia yang terkait kasus ilegal, wajar kalau publik atau aparat diplomatik meminta figur publik Jepang di sini menyampaikan klarifikasi—namun konteks dan mekanismenya berbeda.
Kesimpulan
Teguran terhadap Dian bukan karena ia melakukan pelanggaran, tetapi karena perannya sebagai penghubung (mediator) di mata pejabat Jepang.
Dian memilih merespons dengan tindakan edukatif dan terbuka, bukan defensif—karena ia menyadari dampak kasus itu bisa merusak reputasi komunitas.
Motif pejabat Jepang adalah melindungi hubungan antar negara, mengedukasi komunitas, dan menghindari eskalasi hukum/visa pada individu WNI secara keseluruhan.
Prinsip serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap public figure asing, tapi biasanya lewat kanal diplomasi formal, bukan aparat hukum langsung.
Source : youtube,tiktok,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar